Dia menilai pemerintah sudah saatnya menjalankan kebijakan integrasi, di tengah kondisi perekonomian yang masih relatif sulit di masa mendatang.
Sebagai informasi, Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono memastikan pihaknya mengusulkan pemerintahan saat ini mengalokasikan anggaran untuk Program Makan Gratis senilai Rp71 triliun pada 2025. Pelaksanaan program akan berlangsung secara bertahap pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Kami berkomitmen melakukan program unggulan Prabowo Subianto secara bertahap. Kuncinya bertahap. Tentu dengan prinsip belanja yang berkualitas," ujar Thomas dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).
Sebelumnya, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengungkapkan, jika Prabowo dan Gibran menjadi pimpinan negara, maka mereka berencana membentuk Badan Gizi Nasional. Badan ini akan bertanggung jawab menyukseskan program makan siang gratis.
"Ya rencana akan dibuat Badan Gizi Nasional dan kemungkinan juga menambahkan fungsi baru koordinasi penyediaan makan siang gratis ini pada Kemenko (Kementerian Koordinator) yang sekarang ini sudah ada," kata Budiman kepada Bloomberg Technoz melalui pesan singkat, Kamis (22/2/2024).
Kementerian koordinator adalah kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian. Sama seperti halnya kementerian lain, kementerian koordinator juga berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dalam era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setidaknya ada 4 Kementerian Koordinator di bawah pimpinan kabinetnya yakni Kabinet Indonesia Maju yaitu Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, hingga Kemenko Marves.
(lav)
