“Kalau memang tindak pidana hasil kejahatan ya disampaikan ke penegak hukum terkait. Kan lumayan bisa masuk kas negara pada akhirnya,” imbuh Habiburokhman.
Menurut Habiburokhman, jika menilik pengaturan norma hukum pasal 303 KUHP orang yang bermain judi bisa dipidanakan walaupun hanya bermain dan bukan penyelenggara maupun bukan orang yang menawarkan kesempatan bermain judi.
“Bisa dipidana begitu juga di pasal UU ITE judi online pemainnya dipidana,” tutur dia.
Diketahui, hari ini PPATK dan Komisi III DPR dijadwalkan membahas evaluasi dan capaikan kinerja PPATK Semester I Tahun Anggaran 2024 dan evaluasi kinerja collaborative analysis team selama Pemilu 2024 serta transaksi-transaksi mencurigakan terkait Pemilu 2024. Namun, hingga berita ini ditulis, anggota DPR lebih banyak membahas mengenai judi online.
(mfd/ain)
