Adapun, untuk perlindungan jangka panjang, Zulhas mengatakan akan mengubah aturan impor dari Permendag No. 7/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang juga perubahan dari aturan impor sebelumnya yakni Permendag No. 36/2023 dan Permendag No. 25/2022.
Maupun dikembalikan kepada aturan Permendag No. 8/2024 tentang perubahan ketiga atas Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
"Sementara untuk perumusan, melindungi jangka panjang, sesuai usulan Menteri Perindustrian, apakah balik ke Permendag 8 atau menyusun aturan baru; nanti kami akan berunding lebih lanjut," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan pemerintah di dalam negeri justru makin merapuhkan hambatan —baik tarif maupun nontarif — dalam menangkis potensi dumping barang TPT China ke pasar domestik.
Dumping sendiri merupakan salah satu praktik perdagangan tidak sehat, di mana suatu negara diketahui menjual barang di luar negaranya dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri mereka.
Adapun, kebijakan larangan dan/atau pembatasan (lartas) impor yang direlaksasi dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024 juga kian tak memberikan solusi sebab syarat persetujuan teknis (pertek) dari Kemenperin untuk mendapatkan persetujuan (PI) impor dari Kemendag terhadap produk TPT impor, dan pemerintah juga tidak lagi memberlakukan BMAD terhadap komoditas tersebut.
"Pemerintah sudah tidak lagi menerapkan BMAD untuk melindungi industri, terutama TPT, sejak perubahan kedua Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 jo 7/2024 jo 8/2024," kata Jemmy kepada Bloomberg Technoz.
"Sebetulnya Permendag No. 7/2024 itu bentuknya nontariff barrier [NTB], tetapi kemarin NTB-nya dicabut, disederhanakan untuk TPT. Untuk produk pakaian jadi dengan China itu belum ada [BMAD]-nya," kata Jemmy.
Dengan demikian, lanjutnya, produk TPT China yang masuk ke Indonesia benar-benar bersifat zero duty dan hanya dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) saja.
(prc/wdh)
