“Defisit melebar justru reaksi pasarnya menolak, justru merasa tidak sustain [berkelanjutan],” lanjutnya.
Eko mengungkapkan usulan defisit anggaran dalam RAPBN sejak 2005 - 2025 yang menunjukan rentang defisit tertinggi berada pada masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yakni dalam rentang 2,29% - 2,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam bahan paparannya, usulan defisit anggaran RAPBN di masa transisi pemerintahan Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005 hanya sebesar 0,8% dari PDB. Selanjutnya, pada 2010 yakni periode kedua SBY usulan defisit anggaran pada angka 1,6% dari PDB.
Sementara pada masa transisi pemerintahan SBY menuju pemerintahan Jokowi pada 2015 usulan defisit anggaran mulai naik yakni pada angka 2,32% dari PDB. Selanjutnya, pada periode kedua Jokowi tahun 2020, defisit anggaran dipatok 2,1,52% -1.75%% dari PDB.
Defisit anggaran 2025 yang sebesar 2,29% - 2,82% dari PDB, menurut Eko akan membuat ruang penyesuaian dan perancangan ulang anggaran melalui skema APBN Perubahan (APBN-P) menjadi sangat sempit.
Sebab, jika defisit mengikuti batas atas 2,82% dari PDB maka pemerintahan baru hanya memiliki ruang penyesuaian fiskal sebesar 1,2% dari PDB, apabila tetap berkomitmen untuk menjaga defisit tidak melebihi 3%.
“Syarat APBN-kan dua, disiplin fiskal dan aspek yang berikan kepastian. Jadi dari angka ini saja membuat sentimen yang negatif,” tutup Eko.
Seperti diketahui, Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto memastikan bahwa pihaknya tak mungkin membiarkan rasio utang mencapai 50% terhadap PDB seperti yang diberitakan sebelumnya.
"Terkait rasio utang terhadap PDB yang mungkin pernah dikatakan sudah kami rencanakan di atas 50% dan sebagainya itu tidak mungkin," kata Thomas.
Intinya, Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memenuhi target-target yang direncanakan pemerintah dan telah disepakati oleh DPR RI dalam RAPBN 2025 nanti. Begitu juga dengan defisit anggaran, yang akan dijaga dibawah batas 3%.
"Intinya kami berkomitmen mengenai target-target yang akan direncanakan pemerintah kini dan telah disepakati oleh DPR nanti," ujar Thomas.
(azr/lav)
