Sementara itu, apabila dikategorikan maka belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.090 triliun tersebut terbagi menjadi anggaran operasional dan non operasional. Dolfie menyebut, biaya operasional pemerintah mencapai 33% dari total anggaran atau Rp333,5 triliun yang digunakan untuk membayar gaji PNS termasuk biaya rutin lainnya.
Sementara non operasional, mencapai Rp757 triliun yang terbagi lagi menjadi kategori prioritas sebesar Rp466 triliun atau 43% dari total anggaran dan non prioritas Rp290 triliun atau sekitar 27% dari total anggaran.
Dalam kaitan itu, ia menyoroti komitmen efisiensi belanja pemerintah pusat yang digaungkan oleh Kemenkeu. Dengan begitu, ia mendesak Kemenkeu agar dapat mengefisiensikan anggaran non prioritas yang sebesar Rp290 triliun tersebut.
“Tapi faktanya 5 tahun ini profil gak berubah begini aja. Jadi Pak Isa, perlu ada ekstra effort dari geser non prioritas jadi prioritas,” tuturnya.
“Jadi untuk apa kita 27% itu? Jangan-jangan ini titipan-titipan yang gak jelas itu yang gak ada di RPJMN yg gak ada di RKP, masuk di situ. Program-program selundupan jangan-jangan,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Dolfie mengusulkan kepada Kemenkeu agar dalam menyusun APBN 2025 dapat dirinci lebih lanjut rencana belanja dari anggaran yang ditetapkan, termasuk rincian terkait kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L).
Seperti diketahui, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu Isa Rachmatawarta mengungkapkan pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto perlu meningkatkan efisiensi belanja serta menjaga kualitas belanja untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Efisiensi belanja non-prioritas pada belanja barang, menurut dia, menjadi arah kebijakan belanja pemerintah pusat pada 2025. Hal itu, menurut dia, harus dilakukan untuk mewujudkan pengeluaran yang berkualitas.
“Nanti kami lihat kalau ada ruang belanja di luar prioritas nasional, kami harus lakukan efisiensi yang sangat tajam sehingga bisa memastikan prioritas nasional menjadi pilihan yang lebih besar atau signifikan daripada non prioritas, karena di non-prioritas kami lakukan berbagai efisiensi belanja,” ujar Isa dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (25/6/2024).
(azr/lav)
