Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie O.F.P mengatakan pemerintah membutuhkan Rp530 triliun sebagai biaya birokrasi untuk menyalurkan belanja yang bermanfaat bagi masyarakat dengan nominal hanya Rp560 triliun.

“5 tahun terakhir ini kami selalu dengar pemerintah katakan spending better-spending better. Jangan-jangan bukan spending better, tapi better spending,” kata Dolfie dalam rapat kerja Banggar dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (25/6/2024).

Ia mengatakan bahwa belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat sebanyak Rp1.090 triliun, di mana sebesar 52% atau sekitar Rp560 triliun dialokasikan kepada belanja untuk pemerintah pusat, termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan biaya birokrasi.

Sementara itu, belanja pemerintah yang diterima masyarakat, kata Dolfie hanya sebesar Rp530 triliun atau 48% dari total anggaran belanja pemerintah pusat. Dengan begitu, ia menyoroti betapa mahalnya biaya birokrasi Indonesia hingga harus menghabiskan biaya 52% dari total anggaran.

“Yang menerima masyarakat berapa? Rp560 triliun. Jadi birokrasi kita ini biayanya Rp530 triliun untuk berikan manfaat Rp560 triliun. Jadi lebih besar biaya kerja birokrasi kita untuk sejahterakan rakyat,” ucap Dolfie.