Prioritas nasional ketiga yakni, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Prioritas nasional keempat adalah memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas.
Prioritas nasional kelima yakni melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Prioritas keenam yaitu upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan.
Prioritas ketujuh pemerintahan baru akan fokus memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Prioritas nasional delapan adalah memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Kemenkeu Imbau Pemerintah Prabowo Efisien Belanja
Dalam kesempatan tersebut, Isa mengungkapkan pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto perlu meningkatkan efisiensi belanja serta menjaga kualitas belanja untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Efisiensi belanja non-prioritas pada belanja barang, menurut dia, menjadi arah kebijakan belanja pemerintah pusat pada 2025. Hal itu, menurut dia, harus dilakukan untuk mewujudkan pengeluaran yang berkualitas.
“Nanti kami lihat kalau ada ruang belanja di luar prioritas nasional, kami harus lakukan efisiensi yang sangat tajam sehingga bisa memastikan prioritas nasional menjadi pilihan yang lebih besar atau signifikan daripada non prioritas, karena di non-prioritas kami lakukan berbagai efisiensi belanja,” ujar Isa dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (25/6/2024).
Selain itu, sisi belanja pemerintah pusat masih terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi dan menjadi arah kebijakan pada tahun mendatang, yakni belanja modal akan diarahkan untuk belanja yang mendukung transformasi ekonomi.
Selanjutnya, reformasi subsidi dan perlindungan sosial (perlinsos) dirancang agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Dalam kaitan itu, Isa menyatakan bahwa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah ketepatan sasaran dari program tersebut bukan jumlah atau volume dari pemberian subsidi dan perlinsos.
Kemudian, pihaknya merancang agar kualitas belanja pemerintah mendatang diarahkan untuk belanja yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
(azr/lav)
