"Dari sisi anggaran sebagaimana sudah dibahas di Panja A, kita sadari bersama bahwa tidak ada kemewahan bagi kita dalam APBN yang akan datang," tegas Said.
Jika dirunut, dia menggambarkan APBN diperkirakan berkisar antara Rp3.500 triliun - Rp3.540 triliun. Sebanyak Rp840 triliun sudah untuk belanja pegawai, Rp500 triliun sudah untuk kompensasi. Kemudian, Rp561 triliun sudah untuk cicilan bunga, dan transfer daerah mencapai Rp900 triliun.
"Hal itu kan sebenarnya sudah bisa kita hitung, sehingga kalau muatannya terlalu banyak di dalam prioritas nasional yang mau dicapai, akhirnya semua tidak akan tercapai," kata Said.
Dalam pernyataannya, Said juga membahas, belum lagi anggaran makan siang gratis yang nilainya mencapai Rp71 triliun. Ruang fiskal yang sempit membuat program prioritas betul-betul jadi tidak memiliki kemewahan.
"Maka itu kawan-kawan (Banggar) ingin supaya ada penajaman di RKP. Konteksnya penting sekali supaya sasaran yang mau dicapai semua sesuai target. Itu masukan untuk pemerintah," kata Said.
Kendati demikian, Badan Anggaran berkomitmen untuk tetap memberi keleluasaan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto guna mewujudkan program yang menjadi bagian dari visi dan misinya.
(lav)
