Ethan Bronner dan Galit Altstein - Bloomberg News

Bloomberg, Mahkamah Agung  (MA) Israel memerintahkan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mulai merekrut pria Ultra-Ortodoks ke dalam dinas militer.

Selain itu, MA juga memerintahkan Netanyahu menghentikan pendanaan seminari yang mahasiswanya menghindari wajib militer.

Perintah ini berpotensi memicu krisis politik. Dua partai agama bergabung dengan Partai Likud yang dipimpin Netanyahu pada akhir 2022 untuk membentuk pemerintahan dengan pemahaman bahwa pengecualian pria-pria Ultra-Ortodoks dari wajib militer akan diabadikan dalam undang-undang. 

Fokus pengadilan pada kesetaraan adalah salah satu alasan pemerintah menghabiskan sebagian besar 2023 untuk mencoba membatasi kekuasaan peradilan.