Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan sebelumnya menyatakan serangan siber di PDSN telah berdampak pada 210 instansi asal pusat maupun daerah.

“Dari data yang terdampak, ada 210 instansi baik itu di pusat maupun daerah yang terdampak” kata Semuel di Kantor Kominfo, Senin (24/6/2024). 

Sekadar catatan, pusat data dapat digunakan oleh seluruh nstansi pemerintah atau kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Proses migrasi pusat data dari instansi pemerintah dilakukan secara bertahap, sebelum akhirnya menggunakan PDN yang ditargetkan rampung Agustus 2024.

Dilansir melalui situs Kementerian Kominfo, berikut daftar pengguna layanan PDNS 2020–2021:

1. Arsip Nasional RI (ANRI)
2. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
4. Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN)
5. Dewan Kerajinan Nasional
6. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
7. Kementerian Agama
8. Kementerian ATR/ BPN
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Badan Pengawas Pemilu
14. Bappenas
15. Badan Informasi Geospasial (BIG)
16. Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional (DKKDN)
17. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
18. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
19. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
20. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
22. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
23. Badan Pusat Statistik
24. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
25. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
26. Kantor Staf Presiden
27. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 
28. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
29. Kementerian Hukum dan HAM
30. Kementerian Kesehatan
31. Kementerian Keuangan
32. Kementerian Komunikasi dan Informatika
33. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
34. Kementerian Koperasi dan UKM
35. Kementerian Luar Negeri
36. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
37. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
38. Kementerian Perdagangan
39. Kementerian Pertanian
40. Kementerian PUPR
41. Kementerian Sosial
42. Kementerian Kelautan dan Perikanan
43. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
44. Komisi Yudisial
45. Komnas HAM
46. LAPAN (Kini BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional)
47. Lembaga Administrasi Negara
48. Mahkamah Konstitusi
49. Ombudsman
50. Perpustakaan Nasional
51. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
52. Setjen DPR RI
53. Setjen MPR RI
54. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
55. Kementerian Perhubungan
56. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

(wep)