“Harusnya alokasi anggaran untuk makan siang gratis itu bisa dialokasikan untuk pendidikan, peningkatan skill dari angkatan kerja Indonesia, bukan untuk makan siang gratis,” ujarnya.
Jika program tersebut tetap diberlakukan pada tahun mendatang maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui dampak dari kebijakan ini. Sebab, jika program tersebut tidak memiliki efek yang berlipat (multiplier) maka program Makan Bergizi Gratis dapat ditunda atau dibatalkan.
“Dampak langsungnya pada UMKM, dampak yang lain ditingkat pendidikan, ini harus dihitung lagi harus evaluasi kebijakan itu, kalau bagus harus didorong. Kalau setelah dievaluasi tidak punya dampak atau kecil, sementara ada program prioritas yang lain ini harus di pending dulu,” kata Esther.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran makan gratis yang menjadi program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mencapai Rp71 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.
Menurut Airlangga, rencana alokasi anggaran ini telah diketahui oleh tim ekonomi Prabowo Subianto setelah pertemuan bersama antara pihak pemerintah yang diwakili dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Pada prinsipnya beliau telah memahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas dalam rapat, termasuk terkait hubungan program unggulan, salah satunya program bergizi gratis, yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sekitar Rp71 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (25/6/2024).
(azr/lav)
