“Sekali lagi, kalau memang harus dipaksanakan dan sudah diketok palu kemarin Rp71 triliun ini tentunya harus diprioritaskan untuk daerah-daerah tertinggal. Kalau memang positif untuk anak-anak menjadi lebih bergizi dan kualitas pendidikannya juga oke ini kita dorong. Tapi kalau tidak memiliki dampak sama sekali ini harus dihentikan,” ucap Esther.
Esther berpandangan, pemerintah sebaiknya memperhatikan isu riil pada dunia pendidikan yang dialami masyarakat yakni rendahnya angkatan kerja yang berpendidikan tinggi. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Esther mengatakan masih terdapat 80% angkatan kerja yang tidak berpendidikan tinggi.
Padahal, kata Esther, Indonesia ingin menjadi negara maju di tahun-tahun mendatang dengan visinya Indonesia Emas 2045. Sehingga pemerintah sebaiknya dapat mengalokasikan anggaran untuk program-program yang bisa meningkatkan kemampuan para angkatan kerja.
Sebagai informasi, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan memastikan anggaran program makan gratis senilai Rp71 triliun yang dialokasikan pada 2025 masih tahap awal dan belum mencapai 100% dari target sebenarnya. Pelaksanaan program akan berlangsung secara bertahap pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Kami berkomitmen melakukan program unggulan Prabowo Subianto secara bertahap. Kuncinya bertahap. Tentu dengan prinsip belanja yang berkualitas," ujar Thomas dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).
Thomas mengatakan pihaknya berharap program makan gratis bisa terlaksana 100% dalam waktu singkat, tentu dengan mengutamakan prinsip postur fiskal yang hati-hati.
"Kami ingin mencapai target 100% secepat mungkin dengan postur fiskal menjadi prinsip utamanya," kata Thomas.
(azr/lav)
