Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan pemerintahan baru Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menjaga disiplin fiskal. Ini termasuk soal batas defisit di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga memastikan anggaran belanja negara sekitar Rp3.000 triliun digunakan untuk belanja produktif.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan bahwa di tengah ketidakpastian global yang belum mereda, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memitigasi risiko yang muncul. Salah satunya memastikan belanja negara berdampak mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Apakah Rp3.000 triliun dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Itu sudah pasti karena 40% kita pastikan terlindungi, tapi increasingly kita perlu kepastian, kita perlu keyakinan bahwa belanja APBN digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi,” ujar Febrio dalam Seminar nasional INDEF di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Dalam kaitan itu, Febrio menekankan bahwa Indonesia perlu tambahan sumber pertumbuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Sebab, 1% dari PDB RI saja telah mencapai Rp250 triliun, sehingga tambahan pertumbuhan sebesar 0,5% saja perlu tambahan pendapatan sebesar Rp50 triliun.

Dengan demikian, Febrio berpesan agar belanja pemerintah dapat dialokasikan kepada pembiayaan yang produktif yakni kepada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit ekonomi dan dapat mensejahterakan masyarakat.