Sukuk global yang dijual itu memiliki peringkat Baa2 (stable) dari Moody's, lalu BBB (stable) dari S&P dan BBB (stable) dari Fitch Ratings.
Samurai bond
Indonesia terakhir merilis obligasi global dalam denominasi yen (samurai bond) pada Mei lalu.
Nilai pendanaan yang berhasil ditarik melalui penerbitan obligasi yen itu mencapai 200 miliar yen atau sekitar US$1,3 miliar, setara Rp20,51 triliun dengan kurs yen saat penerbitan.
Penerbitan samurai bond itu menjadi emisi pertama yang dilakukan negara di luar Jepang, sejak Bank of Japan mengakhiri rezim bunga negatif mereka April lalu.
Penjualan samurai bond oleh pemerintah RI tersebut juga menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penerbitan blue bond yaitu SBN dalam yen yang dananya diarahkan untuk konservasi laut dan mitigasi perubahan iklim global.
Kementerian Keuangan dalam rilis yang dilansir menyebut, permintaan yang masuk dalam penawaran samurai bond mencapai 329,5 miliar yen. Dari nilai permintaan yang masuk itu, pemerintah akhirnya memenangkan total 200 miliar yen, terbesar sejauh ini.
Setiap tahun, pemerintah mengantongi rencana penerbitan surat utang di pasar global dalam berbagai format. Yang umum adalah SBN dolar AS alias global bond maupun sukuk, juga ada dalam denominasi yen dalam bentuk samurai bond, blue bond dan format lain.
Pengurangan penerbitan SBN
Dalam pernyataan terakhir kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan berniat mengurangi volume penerbitan SBN menyusul masih besarnya Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (Silpa) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang nilainya mencapai Rp200 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan terus mengendalikan pinjaman dalam negeri dan luar negeri, termasuk mengurangi penerbitan SBN. Silpa yang masih besar itu bisa digunakan untuk membantu pembiayaan negara.
“Karena punya Silpa, tahun ini Silpa Rp200 triliun, sehingga SBN bisa dijaga volume issuance-nya, ini yang menyebabkan kenaikan yield kami bisa dijaga relatif baik,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Senin (24/6/2024).
(rui)
