Bloomberg Technoz, Jakarta - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan memastikan anggaran program makan gratis senilai Rp71 triliun yang dialokasikan pada 2025 masih tahap awal dan belum mencapai 100% dari target sebenarnya. Pelaksanaan program akan berlangsung secara bertahap pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di Jakarta, Senin (24/6/2024). Acara ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Kami berkomitmen melakukan program unggulan Prabowo Subianto secara bertahap. Kuncinya bertahap. Tentu dengan prinsip belanja yang berkualitas," ujar Thomas.
Thomas mengatakan pihaknya berharap program makan gratis bisa terlaksana 100% dalam waktu singkat, tentu dengan mengutamakan prinsip postur fiskal yang hati-hati.
"Kami ingin mencapai target 100% secepat mungkin dengan postur fiskal menjadi prinsip utamanya," kata Thomas.
Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan dana untuk program makan gratis Rp71 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025. Hal ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintahan Presiden Jokowi dan tim ekonomi pemerintahan Prabowo. Selanjutnya, postur anggaran ini menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam kesempatan tersebut, Thomas menekankan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen terhadap target defisit yang akan disepakati pemerintahan Presiden Jokowi dan DPR.
"Dengan angka Rp71 triliun dan kesepakatan tersebut, artinya range defisit itu terjamin," tegas Thomas.
Dia juga memastikan bahwa pihaknya tak mungkin membiarkan rasio utang mencapai 50% terhadap produk domestik bruto (PDB) seperti yang diberitakan sebelumnya.
"Terkait rasio utang terhadap PDB yang mungkin pernah dikatakan sudah kami rencanakan di atas 50% dan sebagainya itu tidak mungkin," kata Thomas.
Intinya, Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memenuhi target-target yang direncanakan pemerintah dan telah disepakati oleh DPR RI dalam RAPBN 2025.
"Intinya kami berkomitmen mengenai target-target yang akan direncanakan pemerintah kini dan telah disepakati oleh DPR nanti," ujar Thomas.
(lav)
