Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan dana untuk program makan gratis Rp71 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025. Hal ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintahan Presiden Jokowi dan tim ekonomi pemerintahan Prabowo. Selanjutnya, postur anggaran ini menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam kesempatan tersebut, Thomas menekankan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen terhadap target defisit yang akan disepakati pemerintahan Presiden Jokowi dan DPR.
"Dengan angka Rp71 triliun dan kesepakatan tersebut, artinya range defisit itu terjamin," tegas Thomas.
Dia juga memastikan bahwa pihaknya tak mungkin membiarkan rasio utang mencapai 50% terhadap produk domestik bruto (PDB) seperti yang diberitakan sebelumnya.
"Terkait rasio utang terhadap PDB yang mungkin pernah dikatakan sudah kami rencanakan di atas 50% dan sebagainya itu tidak mungkin," kata Thomas.
Intinya, Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memenuhi target-target yang direncanakan pemerintah dan telah disepakati oleh DPR RI dalam RAPBN 2025.
"Intinya kami berkomitmen mengenai target-target yang akan direncanakan pemerintah kini dan telah disepakati oleh DPR nanti," ujar Thomas.
(lav)
