Maka, jika hingga penyampaian nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 alokasi anggaran dari program tersebut belum disampaikan, maka pihaknya akan mencadangkan dana Rp71 triliun tersebut dalam anggaran BUN.
“Bisa masuk BUN tapi ini kan masih sampai tengah Agustus nanti, akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana nanti dari tim presiden terpilih apakah sudah masuk dari program eksekutornya siapa. Kalau belum ya dicadangkan dalam BUN,” jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa anggaran Rp71 triliun tersebut sudah masuk ke dalam postur makro-fiskal RAPBN 2025 yang masih dalam proses pembahasan oleh pemerintah dan DPR.
Yakni, pendapatan negara sebesar 12,30%-12,36% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara 14,59%-15,18% terhadap PDB, keseimbangan primer sekitar -0,15% — -0,61% terhadap PDB, serta defisit sebesar -2,29% — -2,82% dari PDB.
“Rp71 triliun itu [masuk] postur jadi tidak ada anggaran berlebih. Kalau di dalam postur sudah ada deskripsi alokasi semua anggaran yang sudah dialami UU APBN itu sudah ada deskripsi alokasinya,” pungkasnya.
Sebagai tambahan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran makan gratis yang menjadi program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mencapai Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.
Menurut Airlangga, rencana alokasi anggaran ini telah diketahui oleh tim ekonomi Prabowo Subianto setelah pertemuan bersama antara pihak pemerintah yang diwakili dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Pada prinsipnya beliau telah memahami dan menyetujui hal yang kemairn dibahas dalam rapat, termasuk terkait hubungan program unggulan, salah satunya program bergizi gratis, yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sekitar Rp71 triliun," ujar Airlangga.
(azr/lav)
