Jika volume belanja subsidi listrik, BBM, dan Elpiji tidak berubah, lanjut Sri Mulyani, maka akan terjadi deviasi. Penambahan subsidi tersebut akan ditagihkan oleh PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) kepada pemerintah.

"Kita akan meminta BPKP untuk mengaudit dan kami akan membayar sesuai dengan kemampuan negara. Tahun lalu baru kami bayar sampai kuartal III karena kuartal IV baru diaudit setaun setelah tahun anggaran selesai," ungkapnya.

(aji)