Digitalisasi membuka jalan negara ini untuk mendata lebih banyak transaksi yang sebelumnya tidak terdata karena mayoritas ada pada sektor informal. Dalam catatan, QR telah digunakan oleh 22 juta merchants terdaftar. Jumlahnya bahkan berlipat menjadi 45 juta merchants di 2023. Angkanya setara dengan nilai pembayaran Visa secara global.
Seorang pedagang, Widodo (47) mengatakan, “Saya mengajukan (layanan transaksi) QR karena banyak pelanggan yang menanyakan.” Pada Januari, Widodo yang menjajakan rujak buah mendapatkan QR setelah 25 tahun lamanya berjualan dengan transaksi uang fisik atau cash. Sepertiga penghasilan hariannya kini melalui medium scan QR.
Widodo mengaku puas dengan kemudahan menggunakan QR. Pelanggan juga merasa nyaman. Widodo juga tidak perlu lagi repot mengambil kembalian atas uang yang diberikan konsumen. Pelayanannya juga menjadi lebih cepat.
Segala kemudahan yang dialami Widodo menjadi cerminan bagaimana Indonesia meng-upgrade usaha kecil informal yang menyumbang 60% terhadap ekonomi total, masuk ke sektor formal. Hal ini pula memudahkan dari sisi pemajakan. Pemerintah daerah langsung mendapatkan keuntungan karena pendapatan dalam APBD naik 11% per tahun melalui skema QR barcode.
Dalam hal pembayaran digital via QR, Indonesia unggul jika dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan pandemi mempercepat transformasi digital payment tersebut.
Pada Januari 2020, Bank Indonesia mulai memperkenalkan pembayaran berbasis digital menggunakan kode QRIS. Satu kode untuk seluruh transaksi pembayaran, apapun banknya, apapun e-walletnya.
“Indonesia jadi salah satu dari sedikit yang bertindak lebih dulu dalam sistem pembayaran QR,” kata Davids Tjhin, Managing Director & Partner Boston Consulting Group Jakarta. Keunggulan di mata pedagang dan konsumen membuat adopsi layanan QR makin cepat berjalan.
Indonesia menjadi yang terdepan di Asia Tenggara sebagai negara pengguna e-wallet ataupun pembayaran digital berbasis QR. Peningkatan transaksi QR melonjak drastis mencapai Rp 98,5 triliun atau sekitar US$ 6,5 miliar tahun lalu. Nilai transaksi akan lebih eksponensial seiring rencana Bank Indonesia memperbesar limit transaksi menjadi Rp 10 juta.
Diketahui, aturan sebelumnya maksimal transaksi berbasis teknologi QRIS adalah Rp 5 juta, dan mulai 1 Maret 2022 bisa berlipat menjadi Rp 10 juta.
“Pedagang zaman sekarang tidak perlu menanggung biaya mahal. Hanya dengan printer dan file gambar, mereka bisa menerima pembayaran berbasis QR,” kata Budi Gandasoebrata, Managing Director GoTo Financial, yang mengklaim e-wallet milik perusahaan, GoPay, paling banyak digunakan masyarakat Indonesia.
Pertumbuhan penggunaan ponsel pintar dan besarnya jumlah anak muda makin mendorong pertumbuhan transaksi QR secara domestik. Hal ini jadi momentum meninggalkan uang tunai, dan ini setidaknya telah terjadi di beberapa kota besar.
Pendistribusian uang tunai ke wilayah sisi timur Indonesia kini diharapkan jauh berkurang lewat pengembangan QR secara lebih luas. Tahun ini saja Bank Indonesia masih membagikan uang kertas baru senilai Rp 3 triliun ke 85 pulau sisi timur Indonesia. Perjalanan uang yang melelahkan tentunya.
Pengembangan Transaksi via Teknologi Pengenalan Wajah
Bank Indonesia juga tengah menguji teknologi pengenalan wajah di beberapa tempat, salah satunya sekolah. Tujuannya agar pelajar tak lagi membawa smartphone ke ruang belajar. Saat ‘jajan’ siswa bertransaksi lewat pengenalan wajah, yang terhubung dengan rekening bank mereka. Saat ini berlangsung, bisa jadi masyarakat tidak lagi memerlukan handphone dan scan QR dalam per transaksi.
Namun Bank sentral merasa tidak cukup di dalam negeri saja. Mereka akan memperluas layanan QR dengan bekerja sama dengan Singapura dan Thailand. Saat ini uji coba pengintegrasian sistem pembayaran QR di kedua negara tersebut tengah berlangsung. Sedangkan negara Malaysia akan mengikuti hasil uji coba tersebut.
Integrasi sistem pembayaran milik Singapura telah berjalan dengan India dan Malaysia. Sementara Filipina tengah berupaya mempercepat adopsi QR menjadi standar nasional pada Juli mendatang.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta menegaskan, kemampuan pengembangan QR Indonesia bisa menjadi blueprint bagi negara lain di kawasan serta sebagai penggerak utama perluasan keuangan digital.
“Digital adalah masa depan uang dan metode pembayaran. Tidak perlu diragukan. Kita tidak punya waktu untuk menunggu,” kata Filianingsih, orang yang paling punya kuasa atas pengembang QRIS di Indonesia.
(bbn)
