"Setiap perkembangan pemulihan akan diinformasikan secara berkala," ujar dia.

Dalam hal gangguan layanan keimigrasian, seperti paspor, visa, izin tinggal, dan perlintasan, kata Semuel, kini sudah mulai kembali beroperasi.

Kemudian, layanan imigrasi melalui ⁠Autogate di Bandara Soekarno Hatta telah kembali beroperasi secara bertahap. Sedangkan layanan Autogate di bandara lain masih terus diupayakan pemulihannya.

"Agar proses keimigrasian dapat terus berjalan, layanan kombinasi dengan verifikasi manual masih dilakukan."

Sebelumnya, gangguan sistem PDN tersebut juga turut membuat layanan keimigrasi di Bandara Soekarno Hatta sempat terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut,  sistem dialihkan secara manual.

Namun, hingga Sabtu (22/6/2024) kemarin, pengalihan tersebut masih berimbas pada layanan yang lambat dan memakan antrean panjang.

Apa Itu Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo?

Pusat Data Nasional (PDN) sendiri merupakan sistem penyimpanan dan pengolahan data di bawah Kemenkominfo. Adanya sistem ini juga implementasi dari Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam aturan tersebut, PDN didefinisikan sebagai "sekumpulan pusat data yang digunakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah yang saling terhubung."

PDN diselenggarakan oleh Kemenkominfo dan/atau pusat data instansi pusat, serta pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

Berdasarkan laman resmi Kemenkominfo, PDN tersebut juga digunakan oleh berbagai instansi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam memudahkan integrasi data dan penyediaan layanan data.

Hingga 2021 lalu, tercatat terdapat 43 kementerian lembaga, 9 Provinsi, 86 Kabupaten dan 24 Kota, yang menggunakan layanan Cloud PDN.

Berikut sejumlah K/L yang mennggunakan sistem PDN:

1. BKN (Badan Kepegawaian Negara)
2. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
3. BSSN (Badan Siber dan Sandi Nasional)
4. Dewan Kerajinan Nasional
5. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
6. Kementerian Agama
7. Kementerian ATR/ BPN
8. Kementerian Dalam Negeri
9. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
10. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12. Badan Pengawas Pemilu
13. Bappenas
14. BIG (Badan Informasi Geospasial)
15. DKKDN (Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional)
16. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
17. BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika)
18. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
19. BP2MI (BNP2TKI) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
20. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
21. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
22. Badan Pusat Statistik
23. BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
24. BSN (Badan Standardisasi Nasional)
25. Kantor Staf Presiden
26. Kemenko PMK
27. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
28. Kementerian Hukum dan HAM
29. Kementerian Kesehatan
30. Kementerian Keuangan
31. Kementerian Komunikasi dan Informatika
32. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
33. Kementerian Koperasi dan UKM
34. Kementerian Luar Negeri
35. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
36. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
37. Kementerian Perdagangan
38. Kementerian Pertanian
39. Kementerian PUPR
40. Kementerian Sosial
41. Kementerian Kelautan dan Perikanan
42. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
43. Komisi Yudisial
44. Komnas HAM
45. LAPAN
46. Lembaga Administrasi Negara
47. Mahkamah Konstitusi
48. Ombudsman
49. Perpustakaan Nasional
50. PPATK
51. Setjen DPR RI
52. Setjen MPR RI
53. Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
54. Kementerian Perhubungan
55. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

(ibn/ain)