Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah berencana untuk membersihkan praktek judi online termasuk pada institusi pemerintahan yaitu kementerian dan lembaga. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan membahas dengan sejumlah kementerian dan lembaga tentang sanksi yang akan dijatuhkan kepada aparat negara yang bermain atau mempromosikan perjudian.

"Kalau bicara ASN ini kan bukan hanya Mendagri, Mendagri ini hubungannya terutama ASN di daerah. Kalau ASN di tingkat pusat kan Mendagri enggak terkait," kata Tito kepada wartawan dikutip, Jumat (21/6/2024).

Menurut dia, Kemendagri akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB); Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Kita harus duduk bersama," ujar Tito.

Meski demikian, secara internal, pelaksanaan sanksi akan mulai digodok kementerian Dalam Negeri yang menyasar pada ASN di lembaga tersebut. Tito mengatakan, dia tengah berbicara dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) untuk membahas tentang sejumlah potensi sanksi kepada ASN yang terlibat judi online.