Partai oposisi Kuomintang dan sekutunya Partai Rakyat Taiwan mengatakan bahwa mereka ingin meningkatkan pengawasan terhadap eksekutif dan pejabat publik. Para kritikus berpendapat bahwa perubahan tersebut merupakan perebutan kekuasaan yang merusak pemisahan kekuasaan dan bertujuan untuk menggagalkan agenda presiden.
Konstitusionalitas undang-undang tersebut masih menjadi perdebatan yang belum terselesaikan, menurut Liao Dachi, profesor emeritus di Institut Ilmu Politik Universitas Nasional Sun Yat-sen.
Namun, ia melihat amandemen tersebut secara efektif memberdayakan anggota parlemen karena cabang legislatif di Taiwan secara signifikan lebih lemah dibandingkan dengan cabang eksekutif--kepresidenan.
Meskipun membuat sejarah tahun ini dengan memenangkan pemilihan presiden ketiga kalinya secara berturut-turut, DPP kehilangan kendali atas legislatif. Pemungutan suara pada Jumat (21/6/2024) menunjukkan bahwa Lai mungkin akan kesulitan untuk memberlakukan agendanya dalam menghadapi parlemen yang tidak bersahabat.
Awal pekan ini, ia mengumumkan rencana untuk membentuk komite-komite pertahanan, perawatan kesehatan, dan iklim untuk membantu mendorong kebijakan-kebijakannya.
Namun, pasar-pasar di Taiwan sebagian besar tidak terpengaruh oleh konfrontasi politik. Indeks saham acuan Taiex ditetapkan untuk naik lebih dari 3,4% minggu ini, memperpanjang rekor tertingginya.
Dolar Taiwan sedikit berubah untuk minggu ini, terakhir diperdagangkan pada 32,360 melawan dolar AS.
Para penentang amandemen minggu ini kembali turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa selama tiga hari yang bertepatan dengan peninjauan kembali oleh para anggota parlemen terhadap undang-undang tersebut.
Demonstrasi berlangsung damai, dan sejauh ini skalanya lebih kecil dibandingkan dengan protes ketika para anggota parlemen pertama kali memberikan suara pada perubahan di Mei.
Pemerintah mengatur agar 500 polisi ditempatkan di luar gedung legislatif untuk berjaga-jaga jika terjadi konflik antara para pendukung dari partai-partai yang berbeda, demikian dilaporkan oleh Central News Agency.
Kelompok-kelompok sipil yang mengorganisir protes tersebut mengatakan bahwa perubahan hukum tersebut merupakan tindakan yang melampaui batas oleh legislatif dan kemunduran demokrasi.
Sementara anggota legislatif DPP Puma Shen mengatakan bahwa perubahan hukum tersebut dapat memaksa perusahaan-perusahaan yang diselidiki untuk mengungkapkan rahasia dagang.
KMT menuduh pemerintah Lai melakukan perkelahian politik sejak pelantikannya pada 20 Mei. Anggota legislatif Hung Mong-kai mengatakan bahwa RUU ini akan membantu meminta pertanggungjawaban presiden atas kebijakan-kebijakannya.
(bbn)
