Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait polemik yang menyebutkan korban judi online yang jatuh miskin bisa masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mendapat bantuan sosial (bansos). Pria yang biasa disapa Jokowi ini memastikan program tersebut tidak ada.

“Enggak Ada,” ujarnya dalam menjawab pertanyaan wartawan terjadi bansos untuk korban judi online di Karanganyar, Jawa Tengah, seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (19/6/2024).

Wacana ini pertama kali muncul dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy yang coba memberikan penjelasan tentang peran pemerintah dalam kasus judi online. Dia beralasan, pemerintah tak hanya fokus pada penanganan pidana pada para pelaku judi online.

Pemerintah juga berniat turut andil kepada korban judi online yang menjadi keluarga miskin baru imbas harta kekayaannya ludes akibat praktek perjudian. Muhadjir mengklaim, korban judi online ini bisa masuk DTKS dan menerima bansos. Pernyataan ini kemudian menuai polemik karena dianggap justru memberikan jaminan kepada pelaku judi online yang kalah dan hartanya habis bisa dapat bantuan dari pemerintah.

"Kita sudah banyak sekali memberikan advokasi korban judi online ini, kalau misalnya kita memberikan masukan di dalam DTKS sebagai penerima bansos,"kata Muhadjir dikutip dari keterangannya di Kompleks Istana, Kamis (13/6/2024).