Anuchit Nguyen, Pathom Sangwongwanich dan Janine Phakdeetham - Bloomberg News

Bloomberg, Mantan pemimpin Thailand, Thaksin Shinawatra, menghadapi persidangan dalam kasus penghinaan terhadap kerajaan. Sementara pengadilan tertinggi sedang memerintahkan sekutunya dan Perdana Menteri Srettha Thavisin untuk sama-sama memberikan lebih banyak bukti dalam kasus yang menuntut pemecatan Srettha sebagai PM. Kasus ini memperdalam krisis politik yang melanda negara tersebut.

Thaksin, mantan perdana menteri sebanyak dua kali dan pemimpin de facto partai berkuasa Pheu Thai, dituntut berdasarkan undang-undang lese majeste Thailand yang ketat yang melindungi keluarga kerajaan dari kritik. Politisi berusia 74 tahun itu diberikan jaminan setelah pengacaranya membayar uang jaminan sebesar 500.000 baht.

Beberapa jam setelah Thaksin didakwa, Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand meminta Srettha — yang memimpin pemerintahan koalisi yang dipimpin Pheu Thai — untuk memberikan lebih banyak dokumen dan bukti dalam kasus yang menuntut pemecatannya. Hal ini terkait dengan tuduhan pelanggaran etika dalam pengangkatan seorang menteri kabinet yang pernah dipenjara.

Meskipun hasil dari kasus ini belum pasti, litigasi tersebut menimbulkan risiko bagi pemerintahan Srettha yang dibentuk setelah pemilu yang kacau tahun lalu. Hal ini juga menandakan kemungkinan terurainya kesepakatan yang membuat Pheu Thai dan beberapa partai pro-royalis dan yang bersekutu dengan militer bergabung untuk mengambil kekuasaan, dan membuka jalan bagi kembalinya Thaksin dari pengasingan selama 15 tahun.