Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) angkat bicara perihal kemungkinan keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dan warga sipil sebagai relawan di Gaza, Palestina.

Walau tak secara spesifik, Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan (BDSP) Kemenlu RI Rolliansyah Soemirat menegaskan bahwa misi perdamaian atau peace keeping operation (PKO) ini hanya akan dilakukan jika ada mandat dari dewan PBB.

"Misi perdamaian PBB hanya baru akan diterjunkan setelah ada mandat PBB, melalui Resolusi DK PBB. Sejauh ini PBB belum membahas isu penggelaran PKO di Gaza," jelas Rolliansyah dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (18/6/2024).

Lebih lanjut, Rolliansyah menekankan bahwa prioritas hingga saat ini adalah mengupayakan terciptanya perdamaian melalui gencatan senjata. Sementara soal pengiriman misi PBB ke Gaza menurutnya akan tergantung pada kondisi dan situasi yang ada di wilayah tersebut.

"Pengiriman misi PBB [baik terkait jumlah, komposisi, dan jenis keahlian] pada saatnya nanti, selalu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," tegasnya.