Bloomberg Technoz, Jakarta - Publik akan menilai bagaimana efektifitas kerja Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring, pasca resmi dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Joko Widodo), khususnya dalam upaya penegakan hukum. Perlu ada kerja kolektif antar lembaga negara, juga menggandeng pihak swasta, pengelola platform digital atau media sosial asal luar negeri.

“Penegakan hukum yang maksimal sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan judi online yang efektif. Langkah-langkah penegakan hukum yang baik harus bisa membuat jera bandar, agen, dan pelaku judi online,” jelas Pratama Persadha, Ketua Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) saat berbincang di Jakarta, Sabtu (15/6/2024).

Menurut Pratama, Satgas mampu mengorkestrasikan segala bentuk tindakan pencegahan hingga penegakan hukum karena selama ini pekerjaan pemberantasan dinilai tidak terkoordinasi dengan baik.

“Selama ini masing-masing pihak melakukan tindakan pemberantasan judi online masih secara sendiri-sendiri sesuai dengan tupoksi dari masing-masing kementerian dan lembaga,” ujar dia.

Besar harapan publik bahwa Satgas bisa mempercepat target pemberantasan judi online di Indonesia karena terjadi sinkronisasi. Penting pula melanjutkan komitmen kerja sama dari platform media sosial, seperti X Twitter, Google, atau induk Facebook Meta Platform dalam upaya pencegahan promosi dan operasi judi online.