Logo Bloomberg Technoz

Anwar menambahkan, hanya 36,7% guru yang pernah mendapatkan bansos, tetapi tidak semuanya berasal dari pemerintah. Dari data tersebut, 35,5% bansos berasal dari pemerintah pusat dan 33,7% berasal dari pemerintah daerah. Selebihnya, bansos yang didapatkan guru berasal dari Lembaga Amil Zakat (14,2%), Baznas (10,1%), Masjid (4,7%), dan lembaga lain (0,5%). 

Anwar mengatakan, guru di Indonesia lebih berhak mendapatkan bansos. Sebab, dalam survei tersebut, IDEAS menemukan sebanyak 42% guru memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan dan 13% di antaranya berpenghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan.

"Walaupun dalam kondisi kondisi kesejahteraan guru yang rendah, kami melihat tekad guru Indonesia sangat membanggakan ini terbaca dari 93,5% guru berkeinginan untuk tetap mengabdi dan memberikan ilmu sebagai guru hingga masa pensiun," ujar Anwar.

“Sangatlah ironis bila pemerintah lebih memperhatikan nasib korban judi online yang notabenenya karena ulah mereka sendiri daripada guru mengingat penghasilan guru jauh dari kata layak.” 

Dalam kaitan itu, Anwar mengatakan, langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah mencegah masyarakat terjebak judi online dengan pengetatan peraturan dan penegakan hukum, alih-alih memberikan bansos. 

Sekadar catatan, survei yang dilakukan IDEAS bersama GREAT Edunesia tersebut dilakukan kepada 403 responden guru di 25 Provinsi dengan komposisi responden Jawa sebanyak 291 orang dan luar Jawa 112 orang. Responden survei tersebut terdiri dari 123 orang berstatus sebagai guru PNS, 118 guru tetap yayasan, 117 guru honorer atau kontrak dan 45 Guru PPPK.

Muhadjir mengatakan rencana untuk memberikan bansos kepada korban judi online merujuk pada tanggung jawab Kemenko PMK dalam penanganan keluarga miskin. Menurut Muhadjir, banyak korban judi online menjadi keluarga miskin baru. Hal ini secara tidak langsung harus dimasukkan ke dalam daftar DTKS atau penerima bansos.

"Kita sudah banyak sekali memberikan advokasi korban judi online ini, kalau misalnya kita memberikan masukan di dalam DTKS sebagai penerima bansos,"kata Muhadjir dikutip dari keterangannya di Kompleks Istana, Kamis (13/6/2024).

(dov/frg)

No more pages