Bloomberg Technoz, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto harus menjalani sejumlah pemeriksaan kasus pidana dalam dua pekan terakhir. 

Sejumlah pihak menuding pengusutan atau pun penyidikan tersebut berkaitan dengan kepentingan politik. Hal ini merujuk pada kiprah Hasto yang cukup vocal mengkritik pelaksanaan Pemilu 2024 usai kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mendapat dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) -- sebenarnya adalah kader PDIP.

Pimpinan dan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah ada kepentingan politik di balik keputusan lembaga antirasuah tersebut mengusut lagi buron dan tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024, Harun Masiku. Dalam kasus ini, Hasto disebut memiliki peran dan mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buron sejak Januari 2020 tersebut.

"Enggak ada, sama sekali enggak ada [intervensi politik]," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (13/6/2024).

Demikian pula dengan Kepolisian Daerah atau Polda Metro Jaya yang mengklaim pemeriksaan Hasto pada 4 Juni lalu tak memiliki kepentingan politik. Mereka mengklaim hanya menindaklanjuti dua laporan masyarakat yang menuduh Hasto melakukan penghasutan dan menyebarkan hoax.