Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan tugas mereka adalah memastikan bahwa sarana dan prasarana yang telah dirancang di Ibu Kota Negara (IKN) dapat terlaksana atau berjalan baik. Adapun masalah investor asing merupakan urusan Otorita IKN yang didukung oleh Kementerian Investasi.
Hal ini merupakan respons Kementerian PUPR atas ramainya pembahasan belum adanya investor asing yang masuk ke IKN. Investor asing sendiri diharapkan ikut dalam mendanai Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Nusantara akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia.
"Kalau proses investasi, dan itu lebih dilakukan oleh teman-teman otorita [IKN] dan didukung oleh kementerian investasi," jelas Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga ketika ditemui di Kantor PUPR, Jakarta, Jumat (14/6/2024).
Namun, Danis juga tak menampik bahwa untuk saat ini, pemerintah masih lebih banyak menggunakan APBN untuk pembangunan tahap pertama IKN.
"Kalau kantor pemerintah semua pada [didanai] pakai APBN. Ada yang targetnya kita upayakan fungsional 17 [Agistis], ada yang tidak," ungkap Danis.
Meski demikan, ia juga menjelaskan bahwa pada praktik di lapangannya sudah beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh PUPR untuk mendukung keberlangsungan IKN seperti hotel, masjid, hingga sekolah.
"Kita mendukung PUPR, jadi koordinasinya lebih kepada jangan sampai hotelnya enggak ada air, jangan sampai enggak nyambung listrik," jelasnya.
Untuk diketahui, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui belum ada investor asing yang masuk ke IKN sehingga seluruh fasilitas dan infrastruktur di IKN pada tahap pertama ini selain didanai oleh APBN, juga melalui penanam modal dalam negeri (PMDN).
"Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing? Desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan jalan utama ya, lingkaran satu. Sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua," jelas Bahlil dalam Rapat dengan Komisi VI DPR RI, dikutip Rabu (12/6/2024).
"Sekarang mereka belum bisa lakukan [groundbreaking] karena infrastruktur di klaster pertama ini belum selesai 100%, dan sekarang masih kita lakukan percepatan," sambungnya.
Di satu sisi, Bahlil mengklaim sudah menjalin komunikasi dengan pemodal asing yang berminat berinvestasi di IKN Nusantara. Namun, Bahlil menekankan bahwa mereka baru mulai bisa membangun setelah 17 Agustus, atau upacara kemerdekaan Indonesia digelar di IKN.
(prc/roy)
