Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan tugas mereka adalah memastikan bahwa sarana dan prasarana yang telah dirancang di Ibu Kota Negara (IKN) dapat terlaksana atau berjalan baik. Adapun masalah investor asing merupakan urusan Otorita IKN yang didukung oleh Kementerian Investasi.

Hal ini merupakan respons Kementerian PUPR atas ramainya pembahasan belum adanya investor asing yang masuk ke IKN. Investor asing sendiri diharapkan ikut dalam mendanai Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Nusantara akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia.

"Kalau proses investasi, dan itu lebih dilakukan oleh teman-teman otorita [IKN] dan didukung oleh kementerian investasi," jelas Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga ketika ditemui di Kantor PUPR, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Namun, Danis juga tak menampik bahwa untuk saat ini, pemerintah masih lebih banyak menggunakan APBN untuk pembangunan tahap pertama IKN.

"Kalau kantor pemerintah semua pada [didanai] pakai APBN. Ada yang targetnya kita upayakan fungsional 17 [Agistis], ada yang tidak," ungkap Danis.