Sumber Bloomberg News menyatakan rasio utang sebesar 50% dipandang sebagai tingkat optimal karena akan meyakinkan investor akan komitmen Indonesia terhadap kehati-hatian fiskal, sementara rasio utang yang lebih tinggi dari 60% dapat menimbulkan kekhawatiran pasar, tambah narasumber tersebut.

Meski begitu rencana ini belum final dan masih dapat berubah. Diskusi masih sedang berlangsung.

Anggota Tim Transisi ekonomi Prabowo, Thomas Djiwandono mengatakan saat ini Presiden terpilih sedang fokus bagaimana menyesuaikan program-programnya, terutama pangan dan gizi, ke dalam APBN 2025 agar sejalan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini sambil memastikan kehati-hatian fiskal

“Obrolan apa pun di luar itu hanyalah opini dan bukan posisi formal kami,” ujar Thomas dikutip dari Bloomberg News, Jumat (14/6/2024).

Saat ini, pemerintahan Jokowi secara ketat membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB maksimum sebesar 60% sejak Krisis Keuangan Asia 1997 kecuali selama pandemi.

Jika Prabowo menaikkan rasio utang Indonesia menjadi 50%, jumlah utang Indonesia masih berada di bawah negara tetangga Malaysia, Thailand, dan Singapura yang melampaui 60%.

(roy)