"Tolonglah, kami imbau ke Bapak ini [untuk menaikkan anggaran Kemenko Marves], karena saya sudah minta menteri keuangan juga nih, karena capek saya juga," tutur Luhut.
Dengan demikian, lembaga yang dipimpin Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu akan memiliki pagu anggaran Rp 487,40 miliar pada 2025.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta DPR RI untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Bahlil mengatakan Sri Mulyani dan Suharso harus memberikan penjelasan terkait anggaran Kementerian Investasi/BKPM yang dipotong pada pagu indikatif tahun 2025.
Bahlil memaparkan pagu indikatif anggaran 2025 untuk bagi Kementerian Investasi/BKPM hanya berada di angka Rp681,8 miliar. Angka tersebut justru turun hampir 50% dari anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp1,2 triliun.
“Saya minta tolong ke bapak pimpinan [Komisi VI DPR] untuk panggil Bu Menkeu [Sri Mulyani] dan Bappenas [Suharso Monoarfa] untuk jelaskan ini [masalah anggaran],” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR.
Kementerian Perdagangan
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeluh pagu anggaran Kementeriannya untuk tahun 2025 turun jauh dibanding beberapa tahun lalu, bahkan perbedaannya sampai 50%.
Zulkifli mengusulkan agar pagu indikatif tahun anggaran 2025 dari Kemendag ditambah Rp2,4 triliun. Adapun pagu indikatif untuk Kemendag pada 2025 ditetapkan Rp1,6 triliun atau mengalami penurunan sebesar 15,6 persen jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2024.
Kementerian PPN/Bappenas
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan penambahan anggaran kementeriannya sebesar Rp804,47 miliar, dari yang semula dalam pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sebesar Rp1,97 triliun menjadi Rp2,77 triliun.
Kementerian BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan anggaran Rp66 miliar untuk 2025. Jika itu dipenuhi maka pagu indikatif Kementerian BUMN mencapai Rp344 miliar.
Erick mengatakan, anggaran yang ditetapkan untuk Kementerian BUMN pada 2025 sebesar Rp277 miliar. Jumlah itu turun 10% dibandingkan pagu 2024, bahkan turun 16% dibandingkan 2023.
Kementerian PUPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp75,63 triliun. Angka tersebut turun 50,5% dibandingkan dengan pagu TA 2024 yakni Rp149,74 triliun.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyebut, pagu indikatif TA 2025 yang ditetapkan untuk Kementerian PUPR jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang telah dirumuskan Kementerian PUPR mencapai Rp212,58 triliun.
"Tentang kenapa anggaran 2025 hanya Rp75 triliun, informasi dari Bappenas bahwa ini untuk memberikan room [ruang] untuk pemerintah yang baru," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/6/2024).
Kementerian Perhubungan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan penambahan anggaran untuk periode 2025 sebesar Rp15,78 triliun untuk mendanai sejumlah program prioritas.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, pagu anggaran indikatif Kemenhub untuk periode 2025 mendatang adalah senilai Rp24,76 triliun. Jumlah tersebut menurun Rp13,83 triliun atau 35,85% dibandingkan dengan alokasi anggaran 2024 sebesar Rp38,6 triliun.
Budi mengungkapkan, jumlah pagu indikatif tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dana beberapa program prioritas yang mendasar. Oleh karena itu, Kemenhub pun telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk meminta tambahan anggaran sekitar Rp15,78 triliun.
Kementerian ESDM
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyepakati Pagu Indikatif TA 2025 menjadi Rp9,38 triliun. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan anggaran 2024.Anggaran tersebut telah disepakati oleh DPR dan jajaran Eselon 1 Kementerian ESDM.
Kementerian Sosial
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengusulkan tambahan anggaran Kemensos pada 2025 sebesar Rp9 triliun.
Kemensos sebelumnya telah menyusun pagu indikatif TA 2025 sebesar Rp77,18 triliun. Pagu anggaran ini turun 2,56% dibandingkan pagu anggaran 2024 yang mencapai Rp79 triliun.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dalam Pagu Indikatif Kemendikbudristek TA 2025 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp83,19 triliun. Jika disetujui, anggaran Kemendikbudristek TA 2025 menjadi Rp108,2 triliun.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai anggaran Kementerian ATR/BPN tidak cukup karena hanya mendapatkan pagu anggaran Rp6,45 di 2025.
AHY meminta tambahan alokasi anggaran Rp 7.5 triliun, jika disetujui oleh DPR, total alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN di 2025 mencapai Rp14,04 triliun.
Kementerian Pertahanan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyusun pagu anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp155,98 triliun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025.
Nominal anggaran untuk kementerian di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu naik dari sebelumnya sebesar Rp135,44 triliun dalam RAPBN 2024.
Kementerian Komunikasi dan Informasi
Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi mengajukan penambahan anggaran Rp12,3 Triliun dari Pagu Indikatif TA 2025 sebesar Rp7,7 triliun.
Budi mengungkapkan, Kemkominfo memerlukan anggaran sebanyak Rp20,11 triliun untuk memastikan keberlanjutan seluruh program Kominfo di tahun anggaran 2025.
"Agar program kerja dapat berjalan, diperlukan dukungan Komisi I DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kementerian Kominfo sebesar Rp12,3 Triliun," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR.
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengajukan penambahan anggaran untuk TA 2025 sebesar Rp2,5 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk penegakan hukum, pelayanan hukum, hingga pembentukan regulasi. Adapun pagu indikatif TA 2025 Kemenkumham sebesar Rp21,20 triliun.
"Kita usulkan pagu sebelumnya dalam surat kita Rp26,9 triliun. Tapi pagu indikatif tahun 2025 kita memperoleh Rp21,2 triliun. Jadi ada peningkatan sekitar Rp2,5 triliun," kata Yasonna.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta tambahan anggaran untuk 2025 sebesar Rp290,16 miliar. Pagu indikatif TA 2025 yang ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) hanya sebesar Rp359,98 miliar.
(mfd/ain)
