“Mana mungkin target investasi dinaikan Rp1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari target Rp1.400 triliun di 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih, sekarang dinaikan tapi anggarannya diturunkan jadi Rp600 miliar lebih ini yang membuat saya bingung,” kata Bahlil.
Dengan begitu, Bahlil mengajukan permohonan agar target realisasi investasi tahun 2025 dapat diturunkan dan disesuaikan dengan anggaran yang diberikan kepada kementeriannya.
“Saya sarankan pada pimpinan dalam rapat terhormat, karena bapak-bapak mewakili rakyat kita revisi RKP-nya dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya,” kata Bahlil.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji mengatakan dengan singkat bahwa keluhan yang disampaikan Bahlil seharusnya disampaikan saat mengikuti rapat kabinet.
“Saya sedikit saja mengomentari paparan Pak Menteri, sebenarnya intonasi pak menteri salah kamar, mestinya intonasi ini di rapat kabinet. kalau disini kan mau apa juga selain menyetujui,” jawab Sarmuji kepada Bahlil.
Namun, pada akhirnya Komisi VI DPR RI menyetujui penambahan anggaran Kementerian BKPMK untuk tahun 2025 menjadi Rp889,32 miliar, dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp681 miliar.
(azr/lav)
