"Produksi beras kita itu dalam pemerintahan saat ini menurun 1% tiap tahun, karena kesejahteraan petani tidak ditekankan. Jadi itu problem besarnya," jelas Andreas.
Untuk itu, dia menekankan kepada pemerintah untuk lebih memberikan keuntungan yang layak kepada petani, sehingga hal ini akan mendorong mereka untuk kembali menanam padi, dan produksi beras dapat meningkat secara alami.
"Kalau petani mendapat keuntungan yang layak dari usaha taninya, otomatis kan mereka bersemangat. Ketika mereka bersemangat, otomatis produksi akan meningkat dengan senyap. Sebab, mereka akan menambah luas lahan yang sebelumnya digunakan untuk tanaman lain, kembali untuk beras," ujarnya.
Terkait rencana yang diusulkan untuk mengamankan stok beras melalui akuisisi lahan di Kamboja, Andreas menyatakan bahwa hal tersebut memang bisa memberikan kepastian pasokan saat terjadi guncangan harga di pasar internasional.
Namun, kembali lagi, dia juga menekankan bahwa potensi dalam negeri masih sangat besar dan harus dioptimalkan terlebih dahulu.
"Sudah barang tentu kita masih memiliki potensi lain, misalnya kerik yang luasnya 14 juta hektare. Ini saya kira juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan beras. Lupakan dulu lah Food Estate dan yang aneh-aneh itu. Optimalisasi saja lahan yang sekarang ini masih ada, dan ada petaninya," tegasnya.
Bulog sendiri telah menyatakan sikap dengan menyebut bahwa pihaknya siap menjalankan arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk investasi bidang pangan (beras) dengan Kamboja.
“Pada dasarnya kami siap melaksanakan penugasan tersebut. Kami juga telah melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di PnomPenh dan dengan beberapa pelaku usaha beras di Kamboja dan negara sekitarnya,” ujar Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi saat dihubungi, Rabu (12/6/2024).
Bulog disebutnya juga sudah melakukan kerja sama perdagangan beras dengan Kamboja baik dengan skema business to business (B2B) maupun government to government (G2G) pada 2023 dan awal 2024.
“Kami juga telah melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional terkait dengan peluang investasi tersebut." jelas Bayu.
Luhut sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi telah memerintahkan Bulog untuk mengamankan stok beras dari Kamboja.
"Presiden tadi sudah memerintahkan saya untuk kita tindak lanjut dan sudah memang ditindaklanjuti, sekarang tinggal kita melakukan due diligence," ucap Luhut.
Secara khusus di sela acara peringatan ulang tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Senin (10/6/2024), Presiden Jokowi, juga membenarkan rencana untuk mengarahkan akuisisi perusahaan BUMN ke pasar internasional, termasuk Pertamina ke Brasil dan Bulog ke Kamboja.
Ekspansi perusahaan pelat merah ke luar negeri, menurut Jokowi adalah hal biasa. Apalagi bila langkah yang dilakukan dapat menguntungkan perusahaan sekaligus negara.
"Itu proses bisnis yang akan dilakukan oleh Bulog sehingga memberikan kepastian stok cadangan beras, negara kita dalam posisi stok yang aman. Daripada beli, ya lebih bagus investasi," jelasnya.
(prc/wdh)
