"Sebab engine lainnya seperti sektor industri saat ini mengalami deindustrialisasi dan proposi tenaga kerja yang bekerja di sana pun proporsinya relatif sama, tidak ada penambahan signifikan," tuturnya.
Penjajakan
Bulog sendiri juga telah mengonfirmasi terkait rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi menyebut perusahaan yang dipimpinnya siap menjalankan arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk investasi bidang pangan —khususnya perberasan — dengan Kamboja.
“Pada dasarnya kami siap melaksanakan penugasan tersebut. Kami juga telah melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di PnomPenh dan dengan beberapa pelaku usaha beras di Kamboja dan negara sekitarnya,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (12/6/2024).
Bayu juga mengungkapkan sejauh ini Bulog juga sudah melakukan kerja sama perdagangan beras dengan Kamboja baik dengan skema business to business (B2B) maupun government to government (G2G) pada 2023 dan awal 2024.
"Kami juga telah melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional terkait dengan peluang investasi tersebut."
Sebelumnya, di sela acara peringatan ulang tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Senin (10/6/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi), membenarkan rencana untuk mengarahkan akuisisi perusahaan BUMN ke pasar internasional, termasuk Pertamina ke Brasil dan Bulog ke Kamboja.
Ekspansi perusahaan pelat merah ke luar negeri, menurut Jokowi adalah hal biasa. Apalagi bila langkah yang dilakukan dapat menguntungkan perusahaan sekaligus negara.
Secara khusus, Jokowi juga menginstruksikan Bulog untuk mengakuisisi perusahaan di Kamboja agar memberikan kepastian stok cadangan beras di Tanah Air.
"Itu proses bisnis yang akan dilakukan oleh Bulog sehingga memberikan kepastian stok cadangan beras, negara kita dalam posisi stok yang aman. Daripada beli, ya lebih bagus investasi," tambah Jokowi.
(prc/wdh)
