"Di Indonesia lebih dari 50 orang mengikuti program yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Arab Saudi," ujar Kepala Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi, Syeikh Ahmed bin Essa Al-Hazmi, dikutip dari YouTube/Liputan6, Minggu (9/6/2024).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 dijelaskan bahwa terdapat dua jenis visa haji yang legal, yaitu visa haji kuota Indonesia yakni kuota haji reguler, dan haji khusus; serta visa haji Mujamalah yaitu undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah menetapkan pagu anggaran Kemenkeu untuk tahun 2025 sebesar Rp53,19 triliun. Setelah sebelumnya sempat terdapat perdebatan antara Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P dengan Sri Mulyani.

Dolfie menginginkan agar pagu anggaran Kemenkeu sebesar Rp48,7 triliun atau serupa dengan tahun 2024. Sebab, Dolfie berasalan pagu anggaran DPR pada tahun 2025 masih sama dengan tahun sebelumnya dan itu dianggap efisien.

“Kemenkeu bilang kami efisien dengan buat pagu-nya sama 2024, kenapa argumentasi sama tidak bisa kami gunakan ke Kemenkeu agar pagunya sama 2024. Toh ini APBN-nya transisi,” kata Dolfie dalam rapat penetapan pagu indikatif Kemenkeu di Komisi XI DPR RI, Selasa (11/6/2024).

Namun, pada akhirnya Komisi XI menyepakati pagu indikatif Kemenkeu tahun 2025 dengan catatan bahwa Kemenkeu akan mengefektifkan dan mengefisienkan pagu indikatif yang sebesar Rp53,19 triliun.

“Dengan memperhatikan asas efisiensi dan kemampuan keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaran pemerintahan negara yang efektif dalam APBN 2025,” sebagaimana tertulis dalam keputusan Komisi XI DPR RI.

(azr/frg)