Bloomberg Technoz, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta tambahan alutsista di wilayah perbatasan pada saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia meminta sejumlah pengadaan pesawat nirawak atau drone pada Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Pertahanan/TNI Tahun 2025.
“Ya banyak [kebutuhan alutsista], kita kan ingin sistem pertahanan di perbatasan kalau bisa sudah drone. Itu bagus, walaupun sebenarnya drone bukan barang baru lagi, sudah usang, harganya juga sudah murah. Tapi [itu pun] masih belum kebayar, jadi pakai ini [drone] dulu,” kata Maruli di Kompleks DPR, Rabu (12/6/2024).
Dia mengklaim, TNI AD akan memaksimalkan alutsista yang ada untuk mendukung tugas di seluruh wilayah. Meski demikian, dia berharap DPR benar-benar bisa memberikan dukungan dengan menyetujui tambahan anggaran yang telah diusulkan.
"Sementara kan ada pagu indikatif kita sekitar segini. Ya, mudah-mudahan ditambah, karena mungkin sudah banyak tahu kita maunya sampai sekian. Tapi kemampuan [anggaran] yang didukung hanya bisa 50%, itu lah yang kita maksimalkan,” tutur Maruli.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyampaikan,Kementerian Pertahanan mengajukan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp155 triliun.
“Anggarannya Rp155 triliun, di Kemenhan yang tertinggi,” ujar Utut di kompleks Parlemen, Rabu (12/6/2024).
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyampaikan rincian anggaran tersebut antara lain terdiri untuk TNI Angkatan Darat (AD) senilai Rp54 triliun.
Sementara untuk TNI Angkatan Laut (AL) sekitar Rp20 triliun, TNI Angkatan Udara (AU) sekitar Rp18 triliun, serta untuk Mabes TNI atau panglima senilai Rp9,3 triliun.
Melihat besaran anggaran yang diajukan, tercatat lebih tinggi dari pagu Kemenhan pada 2024 yang senilai Rp139,27 triliun atau naik sekitar Rp15,73 triliun. Sementara untuk TNI, anggaran tersebut tidak berbeda jauh dari posisi pagu tahun ini.
Namun, Utut enggan menjelaskan lebih rinci usulan anggaran tersebut dengan alasan rapat digelar tertutup.
“Saya commit, tadi kan rapat tertutup, kalau saya bilang [pos yang prioritas apa], saya mencederai kesepakatan,” ungkap utut.
(mfd/frg)
