Bloomberg Technoz, Jakarta - Jaringan Gusdurian menambah panjang deretan kelompok penolak kebijakan pemerintah memberikan kewenangan kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mengelola tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). 

Kelompok masyarakaat ini menyatakan diri sebagai organisasi yang berupaya melanjutkan nilai dan pemikiran Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Ketua Pokja Keadilan Ekologi Jaringan Gusdurian Inaya Wahid menggarisbawahi Gus Dur menjadi satu-satunya Presiden Indonesia yang tidak pernah memberikan konsesi tambang. Dia juga melakukan moratorium penebangan hutan untuk keberlanjutan kelestarian ekosistem semasa jabatannya.

"Rekam jejak Gus Dur menunjukkan konsistensinya menolak industri ekstraktif yang merusak sumber daya alam dan mengeksklusi rakyat dari ruang hidupnya," ujar Inaya yang juga puteri bungsi almarhum Gus Dur, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (12/6/2024).

Dalam kaitan itu, Jaringan Gusdurian memberikan 6 pernyataan sikap atas kebijakan tersebut.