“Dan apakah dengan demikian presiden yang baru yang akan dilantik 20 Oktober nanti sudah memberi sinyal bahwa IKN ini hanya mungkin dialokasikan anggaran US$1 miliar per tahun, wah ini mengkrak apa gimana nanti,” lanjutnya.
Menanggapi itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya dalam menyusun APBN tahun anggaran 2025 telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim yang diperintahkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Sehingga, Rancangan APBN (RAPBN) 2025 telah dirancang sesuai dengan janji-jani serta program terpilih Prabowo. Namun, ia menekankan bahwa anggaran yang dirancang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar APBN tetap sehat dan berkelanjutan.
“Dan ini semua karena urgensinya senator daerah. Jangan sampai untuk mengakomodasi begitu banyak persoalan lalu APBN-nya dipaksa untuk melakukan yang beyond [diluar] kemampuannya. Lalu APBN jadi jebol sendiri,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja itu.
Ia menyebut bahwa APBN merupakan alat negara yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan dan perekonomian. Lebih lanjut, meskipun masih banyak tantangan pembangunan yang perlu diselesaikan, ia menegaskan bahwa tidak seluruh tantangan tersebut harus diakomodir untuk segera diselesaikan.
Tetap perlu ditimbang prioritas-prioritas yang perlu diselesaikan, sehingga APBN sebagai alat pembangunan negara tetap bekerja dengan efektif dan keseimbangannya terjaga dengan baik.
“Yang terjadi di banyak negara di mana krisis dimulai akibat APBN yang tidak sustainable. Seperti Argentina, dia dalam 100 tahun beberapa kali mengalami krisis dan selalu sumbernya adalah dari APBN yang tidak sustainable,” ungkapnya.
(azr/ain)