Di hadapan Komisi III, Agus mengatakan penambahan usulan tersebut dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan nasional, termasuk berkaitan dengan proses pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara.
Sebanyak Rp11,68 triliun, lanjut Agus, akan diprioritaskan untuk belanja barang operasional dan non-operasional Polri, penambahan anggaran belanja barang sumber PNBP, dan penambahan anggaran belanja barang sumber BLU.
Adapun sebanyak Rp4,98 triliun, Agus merinci, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk pembiayaan belanja pegawai seperti gaji rekrutmen personel baru, tunjangan kinerja rekrutmen personel baru 70%, tunjangan kinerja 80% personel Polri eksisting, dan kenaikan tunjangan kinerja 80% personel Polri.
"Rp43,97 triliun, diprioritaskan sebagai sumber belanja modal Polri. Pembelian Alat Material Khusus (Almatsus), penambahan SPKT di tingkat Polres, dan Peningkatan Ruang Pelayanan Kepolisian (RPK)," ungkapnya.
Agus juga menjelaskan tambahan usulan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan Markas Komando (Mako) Polres Subsektor Perbatasan, pembangunan Mako Polsek, Pembangunan Satpas dan BPKB.
"Termasuk peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, dan pembangunan fasilitas dan konstruksi Polri," ujar Agus menegaskan.
(mfd/ain)
