“Dalam berbagai kesempatan saya selalu tekankan Starlink, NOC-nya harus di Indonesia, yaitu Network Operating Center. Kedua Customer Service (CS) harus di Indonesia karena nanti kalau ada penipuan, apapun, pelanggaran, dan yang ketiga adalah aspek perpajakan. Itu kita sedang koordinasikan dengan Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak untuk harmonisasi itu semua,” papar dia dalam rapat dengan Komisi I DPR, Senin.
Ia menerangkan bahwa seluruh persyaratan juga melalui tahap pengecekan sebelum Starlink Indonesia mengantongi sertifikasi penyelenggara internet. Proses pengawasan juga dilakukan setiap tahun oleh Kominfo, klaim Budi Arie.
“Karena izin ISR (izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal) labuh-nya itu per tahun, jadi kalau tahun depan dia (Starlink) tidak comply ya wassalamualaikum, good bye (ancaman sanksi pencabutan izin),” tegas Budi Arie.
Anggota Komisi I DPR Jazuli Jumaini dari Fraksi PKS sebelumnya menekankan keberlangsungan usaha harus memenuhi unsur kompetisi secara adil. “Orang menganggap Starlink itu seperti disiapkan karpet merah. Tentu kita tak menutup mata soal perkembangan teknologi media tapi kalau terlalu dimanja tentu bisa mengancam perusahaan lokal,” kata dia.
Rizki Aulia dari Fraksi Demokrat dalam rapat yang sama menegaskan, “Kalau ada investasi ke negara kita untuk memberikan akses internet cepat dan terjangkau, tentu dengan prinsip keadilan yang ditegakkan.”
Komisi VI DPR, mitra kerja PT Telkom, pekan lalu juga mempertanyakan peran pemerintah yang memberi izin layanan internet Starlink di tengah gelombang protes yang sangat besar oleh pelaku industri dalam negeri.
Saat kabar SSI, entitas usaha milik Starlink Elon Musk, mengajukan proses izin investasi, Budi Arie memang kerap ditanya potensi layanan internet berbasis satelit orbit rendah (LEO) itu bisa memukul industri. Pasalnya ada ancaman predatory pricing.
“Starlink harus tetap comply dengan aturan kita dan itu izinnya setiap tahun,” kata dia saat peresmian Starlink Indonesia di Bali, 19 Mei 2024. Starlink Indonesia digadang–gadang awal berfokus pada penyebaran internet di daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar dengan target menghadirkan layanan bidang kesehatan dan pendidikan.
Dalam acara tersebut, kekuatan jaringan Starlink juga diuji coba di dua lokasi lainnya yaitu Puskesmas Pembantu Bungbungan, Klungkung, Bali; dan Puskesmas Tabarfane, Kepulauan Aru, Maluku.
Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), isu perang harga oleh Starlink menjadi pembahasan. Hal ini muncul usai Starlink Indonesia memberikan diskon pemasangan hingga 40% atas perangkat untuk kategori paket residensial dan jelajah.
Calon pengguna hanya cukup membayar Rp4,68 juta dari awalnya Rp7,8 juta. Keberadaan Starlink di Indonesia juga menjadi keresahan beberapa serikat pelaku bisnis terkait seperti Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), serta Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas).
KPPU sendiri berpandangan lembaganya berfungsi melakukan pengawasan atas perilaku bisnis di pasar. Guna menciptakan kesetaraan dalam berbisnis menjadi ranah dari regulator atau pengambil kebijakan.
“Tidak hanya kepada pelaku usaha yang baru masuk namun juga kepada pelaku usaha existing. Sesuai tujuan Undang undang Persaingan Usaha, yang kami harapkan adalah terwujudnya iklim usaha yang kondusif,” jelas Anggota KPPU Hilman Pujana akhir Mei.
(wep)
