Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto belum tentu memisahkan Kementerian Agama dan Kementerian Haji pada pemerintahan mendatang. Menurut dia, tim sinkronisasi masih perlu melakukan kajian untuk mengukur unsur kemendesakan dan dasar hukumnya.

"Mungkin perlu kajian yang mendalam. Saya belum bisa menjawab secara kepartaian atau pun [sebagai] perwakilan dari tim sinkronisasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Selasa (11/6/2024).

Menurut dia, sesuai Undang-undang Kementerian Negara, ada 46 urusan yang bisa dikembangkan menjadi lembaga atau kementerian. Hingga saat ini, kata dia, urusan haji masih dilihat sebagai urusan keagamaan yang menjadi domain Kementerian Agama.

"Belum masuk ke teknis kementerian haji," kata Dasco. "Kalau kita mau melakukan perubahan [bikin kementerian haji] berarti kita pada tahap awalnya harus mengubah UU Kementerian Negara."

Sebelumnya, usulan pembentukan Kementerian Haji muncul dari Komisi VII DPR yang menilai terjadi dualisme pengelolaan antara Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Sebagai cara untuk meningkatkan pelayanan, pemerintah bisa meningkatkan status BPKH menjadi kementerian sehingga bisa mengurusi seluruh urusan teknis hingga pembiayaan ibadah haji.