Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango memberikan respons terhadap pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengkritik soal operasi tangkap tangan pada penanganan kasus korupsi. 

Di hadapan anggota Hipmi, Luhut menyebut OTT KPK sebagai cara penindakan yang kuno dan kampungan. Dia menilai, seharusnya lembaga antirasuah tersebut memiliki inovasi modern untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Luhut pun memamerkan kebijakan digitalisasi pemerintah yang diklaim mampu menekan potensi korupsi pada sektor pertambangan yaitu Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara. Sistem pengelolaan minerba satu pintu ini mampu membuat pengurusan efisien dan antikorupsi.

Nawawi justru menyoal keefektifan sistem digitalisasi pemerintah dalam penertiban dan mengurangi korupsi. Menurut dia, angka korupsi masih tinggi termasuk pada sektor-sektor yang sudah mengalami digitalisasi modern.

Pemerintah dianggap belum memiliki sistem digital yang benar-benar mampu menghentikan niat buruk para pelaku korupsi. "Nyatanya bahwa digitalisasi belum bisa memberikan jawaban semua. Bahwa negara ini masih ramai soal korupsi, walau pun digitalisasi sudah sedemikian baik," ujar Nawawi di Kompleks DPR, Selasa (11/6/2024).