Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak pemerintah daerah yang lebih mementingkan belanja untuk kebutuhan birokrasi dibanding belanja demi kebutuhan meningkatkan layanan masyarakat.

Dalam kaitan itu, ia menyebut nilai transfer ke daerah dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Namun, transfer pemerintah pusat ke daerah perlu diikuti dengan peningkatan kualitas belanja daerah yang membaik.

“Namun perlu diperhatikan jangan sampai nilai nominal yang makin besar dari transfer hanya didominasi untuk belanja yang berkaitan dengan birokrasi di daerah, tetapi bukan untuk peningkatan kemampuan melayani masyarakat dan memberikan juga benefit kepada masyarakat secara langsung,” kata Sri Mulyani dalam rapat dengan DPD RI, Selasa (11/06/2024).

Berdasarkan data paparannya, transfer ke daerah tercatat tumbuh positif sejak selesainya momen pandemi Covid-19. Bahkan, pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp881,4 atau tumbuh 8% ,sekaligus telah melebihi besaran sebelum era pandemi Covid-19 yang sebesar Rp813 triliun atau pertumbuhannya 7,3%.

“Kadang -kadang bahkan lebih tinggi seperti pada saat tahun 2023 yang lalu kami menambah DBH [dana bagi hasil[ yang cukup besar karena membagi penerimaan dari daerah ke daerah,” ujarnya.