Bloomberg Technoz, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik langkah bagi-bagi jatah komisaris dan direksi badan usaha milik negara (BUMN) ke sejumlah pendukung hingga kerabat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. 

Lucius menyebut pembagian jatah untuk para kerabat akan menyuburkan praktik korupsi. Dia juga menyoroti sejumlah nama yang dipilih untuk duduk pada posisi komisaris atau pun direksi kerap tak memiliki kompeten dalam pengelolaan dan pengembangan perusahaan pelat merah.

“Bagaimana BUMN kita bisa sehat dan memberikan kontribusi bagi negara jika tata kelolanya diserahkan pada kerabat yang hanya mengandalkan relasi keluarga dengan kekuasaan saja?,” kata Lucius saat dihubungi, Selasa (11/6/2024). 

“Sampai kapan pun BUMN akan tetap menjadi beban negara jika praktek pengisian jabatan didalamnya tidak didasarkan pada kompetensi." 

Selain itu, dia juga menyoroti isu pembagian jabatan pada BUMN pada keluarga dan pendukung Prabowo. Padahal, kata dia, saat ini pemerintahan masih berada di tangan Jokowi.