Kemudahan Starlink masuk Indonesia, juga menjadi perhatian anggota DPR. Dalam Rapat bersama Komisi I DPR dengan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, hari Senin (10/6/2024), Jazuli Jumaini dari Fraksi PKS menekankan keberlangsungan usaha harus memenuhi unsur kompetisi secara adil.
“Orang menganggap Starlink itu seperti disiapkan karpet merah. Tentu kita tak menutup mata soal perkembangan teknologi media tapi kalau terlalu dimanja tentu bisa mengancam perusahaan lokal,” kata dia.
Rizki Aulia dari Fraksi Demokrat dalam rapat yang sama menegaskan, “Kalau ada investasi ke negara kita untuk memberikan akses internet cepat dan terjangkau, tentu dengan prinsip keadilan yang ditegakkan.”
Komisi VI DPR, mitra kerja PT Telkom, pekan lalu juga mempertanyakan peran pemerintah yang memberi izin layanan internet Starlink di tengah gelombang protes yang sangat besar oleh pelaku industri dalam negeri.
Komisi VI bahkan merekomendasikan rapat gabungan dan mengundang Menteri BUMN RI, Menteri Kominfo, KPPU, dengan menghadirkan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), APJII, untuk membahas hal ini.
Harris Turino, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP sebut bahwa pemerintah Indonesia diduga mengistimewakan Starlink karena boleh beroperasi namun masih mendorong penyelesaian pembangunan Network Operating Center (NOC). “Kan harusnya jelas, izinnya dulu komplit baru boleh beroperasi,” pungkas dia.
Analis Algo Research Alvin Baramuli merilis hasil penelitian bahwa Starlink menjadi ancaman para operator telekomunikasi, termasuk PT Telkom, perusahaan negara bidang telekomunikasi. Dengan satelit orbit rendah atau low earth orbit (LEO), Starlink menawarkan teknologi lebih canggih, juga dipercaya akan mengalahkan layanan satelit lainnya dalam menangkap jaringan data.
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengistimewakan Starlink. Proses pengajuan izin investasi, permohonan berbagai sertifikasi kaitannya dengan jasa telekomunikasi , dilakukan secara transparan.
“Pemerintah tidak menjajikan Starlink sebagai anak emas dan memberikan perlakuan yang setara pada semua peyelenggaran internet service provider (ISP),” papar Budi Arie, termasuk wajib memenuhi syarat hadirnya Network Operating Center (NOC) guna pelaksanaan monitoring traffic, monitoring kualitas link, monitoring gangguan dan kendali traffic, serta layanan konsumen (CS), secara langsung.
Budi Arie menjanjikan terus melaksanakan fungsi pengawasan kepaada seluruh pelaku bisnis telekomunikasi, termasuk Starlink. Apabila ada pelanggaran atau implementasi bisnis yang tidak sesuai aturan, Kominfo pastikan memberi sanksi tegas.
“Kan izinnya (Starlink) baru April. Jadi nanti kita terus monitoring dan evaluasi, karena izin ISR (izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal) labuh-nya itu per tahun. Kalau tahun depan dia (Starlink) nggak comply dengan kebijakan-kebijakan kita, ya wassalamualaikum, good bye,” ucap Budi Arie.
Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menyatakan, “BTS salah satu jaringan Telko eksisting sekarang ini masih dipakai di beberapa tempat tetapi teknologi kan terus berubah ya dan kita lihat disrupsi teknologi yang baru itu akan mengubah lanskap keseluruhan atau mungkin sebagian.”
“Tetapi kan masih berproses masih dilihat dulu mungkin pak Luhut mungkin dari perspektif teknologi, kalau ada teknologi lama digantikan dengan teknologi baru tetapi kita lihat sesuai prosesnya,” kata Nezar, Jumat (7/6/2024).
Satelit LEO berbasis phased–array dengan antena langsung terhubung pada satelit yang mengorbit rendah. Berbeda dengan teknologi satelit tradisional Geostasioner (mengorbit pada ketinggian 35.900 km), semacam Palapa, Satria, atau satelit lain di luar Amerika Serikat (AS).
Starlink, sebuah perusahaan penyedia layanan jasa Internet milik Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), yang resmi beroperasi di Indonesia awal bulan ini dengan CEO Elon Musk sampai berkunjung di Bali bulan lalu.
(fik/wep)
