“Ada kearsipan negara, dan itu sudah di deliver dalam bentuk alokasi FLPP [Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan] dan berbagai subsidi untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah gitu” katanya.
“Ada partisipasi antar warga negara yang saling menolong tadi ya Jadi konsepsi undang-undangnya kan seperti itu, kalau kita baca gitu ya”
Heru enggan memberikan tanggapan terkait para pekerja yang sudah memiliki cicilan kredit kepemilikan rumah (KPR) sebelumnya dan merasa keberatan karena memiliki dua cicilan rumah sekaligus.
“Nah itu kan tadi kembali, itu bukan ranah kami sebenarnya untuk menjawab karena konsepsi undang-undangnya ya wajib. Kami dalam konteks ini adalah melaksanakan amanah undang-undang,” jelas Heru.
PP No. 25 tahun 2020 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat yang kemudian diubah menjadi PP No. 21 tahun 2024.
Minggu lalu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan pendapatnya untuk setuju bahwa mengundurkan implementasi kebijakan Tapera, yang menimbulkan beragam penolakan dari berbagai lapisan elemen mulai dari aliansi pengusaha, hingga serikat pekerja.
"Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, Ketua MPR untuk undur, menurut saya saya akan kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga. Kita akan ikutin,” jelas Basuki.
Komentar selanjutnya juga diberikan oleh Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Ia akan pelajari lebih dalam mengenai program tersebut. “Kami akan pelajari dan kami akan cari solusi terbaik,” ujar Prabowo.
Terlebih, program tersebut menimbulkan berbagai problematika di kalangan masyarakat umum.
(wep)
