Yuki Hagiwara - Bloomberg News

Bloomberg, Pelobi bisnis-bisnis besar Jepang mendesak pemerintah untuk mengizinkan pasangan yang sudah menikah memiliki nama belakang yang terpisah.

Setelah undang-undang saat ini yang secara efektif memaksa perempuan yang sudah menikah untuk menggunakan nama suami mereka untuk beberapa keperluan menimbulkan risiko bisnis.

Keidanren, yang secara tradisional mendukung Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, mengatakan dalam sebuah proposal yang diungkapkan pada hari Senin bahwa pemerintah harus segera mengajukan undang-undang yang memungkinkan pilihan nama belakang ke parlemen.

"Dengan semakin aktifnya perempuan dan meningkatnya jumlah direktur perempuan, masalah nama ini bukan hanya masalah individu ini menjadi risiko bisnis," kata Masakazu Tokura, yang memimpin organisasi tersebut. Debat harus segera dimulai, tambahnya.