Bloomberg Technoz, Jakarta – Ombudsman RI melaporkan sejauh ini telah menerima 17 pengaduan masyarakat terkait dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang belakangan menimbulkan polemik di berbagai kalangan.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fathika mengatakan jumlah laporan tersebut terkoleksi sejak 2021 hingga saat ini, sehingga volumenya relatif sedikit jika dibandingkan dengan pengaduan masyarakat terkait dengan isu asuransi.

“Jadi dari persoalan Tapera ini, yang diadukan ke Ombudsman itu semuanya terkait dengan redemption [pengeklaiman] saja. Jadi masyarakat yang sudah pensiun mengeklaim [iuran tabungan] Bapertarum, nah terus tidak dapat lama. Lalu, mereka mengajukan ke Ombudsman,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor BP Tapera, Senin (10/6/2024).

Yeka menambahkan seluruh masalah terkait dengan macetnya klaim pegawai negeri sipil (PNS) eks peserta Bapertarum-PNS sudah berhasil diselesaikan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ke depan, dia mengimbau agar persoalan peralihan peserta Bapertarum-PNS ke Tapera perlu dimitigasi untuk memberikan kepercayaan kepada pengiur.