Partai itu yakin langkah tersebut akan membuat militer tidak terlibat dalam politik dan mengakhiri aksi kudeta yang terus-menerus terjadi.
Pemilu Thailand yang akan diadakan pada 14 Mei akan melibatkan perseteruan antara partai-partai oposisi pimpinan Pheu Thai dan partai-partai konservatif yang didukung oleh para pelaku kudeta militer 2014.
Meski jajak pendapat sebelum pemilu ini memperkirakan kubu partai oposisi akan menang, aturan yang berlaku sekarang lebih menguntungkan kelompok yang didukung militer. UUD 2017 memberi kekuasaan pada 250 anggota Senat, yang mayoritas diduduki oleh sekutu pemerintah, dan majelis rendah untuk memilih perdana menteri baru.
Sementara itu, politisi dari berbagai partai mulai mendatangi pusat pendaftaran pemilu pada Senin (3/4/2023), untuk memperebutkan 400 kursi di majelis rendah. Pendaftaran untuk 100 kursi sisanya dan bakal calon perdana menteri dari partai peserta akan dibuka besok.
Jajak pendapat baru-baru ini menunjukan Partai Pheu Thai, yang mencoba merebut lebih dari 300 dari 500 kursi parlemen, didukung oleh 50% pemilih. Partai-partai yang memiliki hubungan dengan Thaksin memang selalu memenangkan mayoritas kursi di parlemen sejak pemilu 2001. Namun, mereka selalu disingkirkan oleh militer atau pengadilan.
Partai ini memiliki basis dukungan kuat di daerah perdesaan dan miskin di Thailand utara dan utara timur laut dan sejak lama tidak disukai oleh kelompok perkotaan dan elite pendukung kerajaan.
Lebih dari 52 juta pemilih akan memberi suara untuk menentukan anggota majelis rendah parlemen dalam dua sistem pemilu di mana 100 kursi akan dibagikan berdasarkan asas proporsional jumlah suara yang didapat partai peserta.
(bbn)
