Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susatyo mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani soal penurunan anggaran kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025 atau pagu indikatif 2025. Tahun Depan, anggaran Kemenkeu diusulkan Rp53,19 triliun atau turun 2,38 triliun dari tahun ini.

Andreas menyoroti belum terdapatnya rincian khusus untuk pemanfaatan anggaran bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sebab, DJBC merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar.

“Kalau saya bandingkan ini banyak dibandingkan tahun lalu malah anggarannya turun, mohon penjelasannya, seperti program pengelolaan penerimaan negara turun, jadi naiknya di mana?” tanya Andreas kepada Sri Mulyani dalam rapat kerja Kemenkeu, Senin (10/6/2024).

Adapun, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pagu indikatif untuk Kementerian yang dipimpinnya diusulkan sebesar Rp53,19 triliun yang terdiri dari rupiah murni Rp42,79 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp21 miliar, serta hibah Rp7,24 miliar.

Selain itu, anggaran Badan Layanan Umum (BLU) diusulkan sebesar Rp10,37 triliun, yang terbagi untuk tujuh unit BLU Kemenkeu. Yakni, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Rp6,06 triliun, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 3,93 triliun, hingga Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp 69,6 miliar.